Kasus Penutupan Gereja HKBP Jombang Viral di Media Sosial

Editor: iKatolik.net author photo

Kasus Penutupan Gereja HKBP Jombang Viral di Media Sosial

ikatolik.net
- Sebuah surat perjanjian terkait kasus penutupan Gereja HKBP di Jombang viral di media sosial. Surat tersebut ditandatangani oleh berbagai pihak.

Antara lain tokoh masyarakat, tokoh agama, perwakilan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), kedua perwakilan HKBP dan kepala desa Kepuhkembeng. 

Isinya sebagai berikut:



“Pada hari rabu, 25 November 2020 pukul 09.00 WIB hingga selesai bertempat di Balai Desa Kepuhkembeng, musyawarah tentang tempat ibadah agama Kristen di dusun Kembeng yang dihadiri oleh Muspika (Tiga Pilar), tokoh agama, tokoh masyarakat, BPD, dan perwakilan dari umat Kristiani memutuskan bahwa warga Batak sudah tidak diperbolehkan melaksanakan ibadah di dusun Kembeng desa Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kabupaten Jombang”.

Surat tersebut lantas memicu adanya tudingan praktik intoleransi di Kota Kelahiran Gus Dur itu. Walhasil warganet pun ramai memperbincangkannya dan geger.

Koordinator Jaringan Islam Antidiskriminasi (JIAD) Jawa Timur, Aan Anshori mengecam dugaan intoteleransi tersebut dan mempertanyakan slogan kerja pluralisme di wilayah itu.

“Jombang ini Kota Santri, ada Gus Dur di sini. Ini patut dipertanyakan, kerja pluralisme yang digaungkan Pemda omong kosong. Sudah 8 bulan ini nggak ada respons. Pertanggungjawaban APBD untuk kebhinekaan bagaimana?” katanya melansir ngopibareng.id.

Aan Anshori kemudian mendorong agar Bupati memanggil dan memberi sanksi pihak yang menandatangi surat kesepakatan tersebut. Bagi Aan surat perjanjian itu merupakan sebuah pelanggaran terhadap konstitusi.

Aan juga menyarankan, bagi masyarakat yang resistant terhadap HKBP dapat menyuarakan pendapatnya dengan tanpa adanya kekerasan. Atau mudahnya mengadukan masalah ini ke pengadilan secara langsung.

Saat ini, Aan sebagai representasi JIAD melakukan pendampingan awal kepada pihak HKBP. Aan pun mengedarkan publikasi tentang kasus ini agar masyarakat lebih sadar dan melek terkait isu ini.

Publikasi ini disebarkannya melalui media sosial seperti Instagram dan Facebook pribadinya. Ke depannya, Aan berencana mengirim surat kepada beberapa pihak. Agar kasus ini segera menemukan titik terang.

Terlebih berdasarkan pengalaman Aan ini bukanlah kasus gereja bermasalah pertama yang dia tangani. Sebelumnya terdapat kasus serupa yang terjadi pada tahun 2011 dan 2018. Beruntungnya saat itu kedua kasus tersebut berakhir dengan jalan damai. 

Bamag Geram

Berbeda dengan Aan, Herry Soesanto Ketua Badan Musyawarah Antar Gereja (Bamag) Jombang mengaku geram dengan berkembangnya isu intoleransi tersebut. 

Baginya berita itu adalah fitnah. Herry lalu beralih menceritakan kronologi perkenalannya dengan Raymond Sitorus.

Awal mula Herry mengenal Raymond setelah dikenalkan oleh salah seorang temannya. Herry pertama kali bertemu tatap muka dengan Raymond saat acara arisan di Gedung Juang 45 Jombang. 

Setelah itu, pada Desember 2020 Raymond ditemani lima orang mendatangi Herry di Kantor Bamag Jombang.

Raymond meminta tolong kepada Herry untuk dicarikan tempat beribadah. Herry lantas mengontak jemaahnya. 

Kala itu ada ruko kosong yang siap dipakai Raymond dan jemaahnya beribadah. Setelah memfasilitasi tempat tersebut, hingga saat ini Herry lost contact dengan Raymond.

“Berita yang viral itu fitnah. Bamag sudah mencarikan tempat. Urusan tempat beribadah itu sudah aman dan nggak ada masalah. Pemerintah sendiri nggak pernah melarang untuk beribadah. Orang Jombang tidak pernah melakukan intoleransi,” tegasnya.

Tak Kantongi Izin


Di sisi lain jika merunut dari kronologi masalah, pendirian Gereja HKBP yang berlokasi di Jalan Patriot itu tidak mengantongi izin resmi. 

Izin yang dimaksud secara spesifik berupa surat izin tertulis. Menurut aparatur desa setempat, dulunya bangunan yang digunakan sebagai tempat ibadah itu merupakan kantor pegadaian. Setelah itu bangunan tersebut dibiarkan kosong selama tiga tahun.

“Dari awal didirikan itu konsepnya nggak jelas, mau dibuat rumah atau gereja. Selain itu nggak setor identitas ke saya,” kata M. Syaifudin, Ketua RT 09 RW 04 Desa Kepuhkembeng.

Syaifudin menambahkan, sebelumnya perwakilan pihak gereja sempat meminta tandatangan kepadanya untuk perizinan kegiatan ibadah. 

Lantaran merasa bukan wewenangnya sebagai pengambil keputusan, Syaifudin menolak. Syaifudin lantas menyarankan HKBP meminta izin kepada kepala desa.

“Saya sempat diminta tandatangan surat. Pas saya baca isinya terkait izin pelaksanaan kegiatan ibadah. Saya pribadi menolak. Saya mengarahkan ke Pak Lurah saja agar diselesaikan di balai desa,” imbuhnya.

Senada dengan Syaifudin, Kepala Desa Kepuhkembeng Suprapto mengaku hal yang sama. Sejak bangunan tersebut ada, tidak terdapat surat izin pendirian gereja yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang.

“Dulunya itu tempat pegadaian. Sempat kosong dan dipakai lagi. Tapi nggak ada surat izinnya untuk gereja sama sekali,” katanya.

Tak hanya itu, pernyataan serupa juga dilontarkan Fathurrokhman Abdul Karim, Tokoh Agama Desa Kepuhkembeng. Pria yang akrab disapa Gus Tuk itu membeberkan tidak adanya izin untuk pendirian gereja dan pelaksanaan kegiatan ibadah.

“Nggak ada izinnya, kalau ada pasti saya rumangsa. Itu berpolemik karena nggak ada izin tertulis dan tidak tertulis ke otoritas setempat,” katanya.


Share:
Komentar

Berita Terkini