-->

Para Pastor Se-Papua Merasa Tersisihkan KWI Soal HAM

Editor: iKatolik.net author photo

Para Pastor Se-Papua Merasa Tersisihkan KWI Soal HAM
Foto: JawaPos.com

ikatolik.net
- Menanggapi berbagai macam kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan operasi militer yang masih terus berlangsung di Papua, para pastor Katolik setanah Papua memberi komentar.

Dalam sebuah rilis sepanjang 13 halaman, mereka yang berjumlah sekitar 147 orang itu menyerukan setidaknya 10 tuntutan soal dialog dan rekonsiliasi yang bermartabat untuk menyelesaikan masalah di Papua.

Selain meminta pemerintah baik presiden maupun para kepala daerah serta TNI dan Polri untuk membangun dialog dan menghentikan operasi militer, para pastor juga mengkritik respon para pemimpin tarekat dan sikap Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Mereka meminta agar Gereja Katolik mengeluarkan sikap yang tegas dan tidak tebang pilih dalam mengomentari atau bersuara atas kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM di Indonesia.

Berikut sepuluh seruan para pastor Katolik se-Papua yang kami terima pada Jumat (11/12/2020) pagi. 

1. Bagi kubu TNI/Polri dan kubu OPM

Kami memohon agar kedua belah pihak yang adalah Manusia bermartabat, segera hentikan kekerasan bersenjata dan membuka ruang hati untuk berunding dalam dialog bermartabat yang dapat dimediasi oleh Negara atau Kelompok Netral dan independen.

Sebab kekerasan tidak pernah akan menyelesaikan permasalahan di Tanah Papua; malahan akan menambah sejuta kesengsaraan dan masalah baru.

Kekerasan akan melahirkan dendam dan kekerasan baru yang membunuh kehidupan. Sadarlah bahwa “keselamatan nyawa manusia tidak berada di ujung laras senjata” saudara sekalian.

2. Bagi Presiden Joko Widodo

Sebagai kepala negara dan panglima tertinggi, presiden didorong suupaya segera menggelar pertemuan dengan Kapolri dan Panglima TNI untuk mengevaluasi dampak dari penambahan pasukan ke Tanah Papua.

Dan secepatnya menarik kembali semua pasukan non organik gabungan TNI/POLRI dari seluruh Tanah Papua.

3. Bagi MRP dan DPRP Papua-Papua Barat

Didorong supaya segera menetapkan regulasi- regulasi yang lebih memihak kepada Orang Asli Papua (OAP).

Menurut kami, perumusan regulasi-regulasi yang kontekstual dan bernilai keberpihakan, adalah langkah yang sangat bermartabat dalam menghargai dan menyelamatkan OAP yang sedang menuju ambang kepunahan.

4. Bagi Gubernur Papua, Lukas Enembe

Kami mendukung penyataan Administrator Diosesan Keuskupan Timika, Pastor Marthen E. Kuayo Pr, tertanggal 11 Oktober 2020 yang meminta agar Bapak Gubernur mencabut Rekomendasi WIUPK Blok Wabu di Intan Jaya, jika benar bahwa Bapak Gubernur Papua yang merekomendasikannya.

Sebab Blok Wabu merupakan penyebab konflik, pengungsian masyarakat lokal dan korban jiwa.

5. Bagi Ketua KWI dan segenap anggota KWI

Kami, para Pastor Papua ingin bertanya: Mengapa Bapak-bapak Pimpinan Gereja Katolik Indonesia tidak membahas secara holistic, serius dan tuntas mengenai konflik terlama di Tanah Papua dalam rapat tahunan KWI? Ada apa dengan Tanah Papua ini?

Sekali lagi kami berharap, merindukan, dan memohon, agar Bapak Kardinal dan Para Uskup se-Indonesia jangan tinggal diam atau seakan-akan tidak mau tahu dengan kondisi terlukanya rasa kemanusiaan umat Tuhan di Tanah Papua, terutama Ras Melanesia yang sedang menuju ambang kepunahan.

Kami merasa heran dan sekaligus tersisih, karena mendengar bahwa KWI begitu cepat menyatakan sikap dan ungkapan dukacita terhadap peristiwa kekerasan yang terjadi di Lewonu – Lembantongoa – Palolo – Kabupaten Sigi – Sulawesi Tengah.

Sedangkan duka dan kecemasan serta terbunuhnya manusia Papua terasa luput dari perhatian, perlindungan, dan bela rasa KWI.

6. Bagi Konferensi Episkopal Papua

Kepada Konferensi Episkopal Papua (yang terdiri dari empat Uskup dan satu Administraror Diosesan) juga sekaligus kepada para pemimpin ordo dan tarikat yang berkarya di seluruh Tanah Papua.

Kami para Imam se-Papua merindukan sikap yang tegas dan penuh keberpihakan terhadap Manusia Papua dan semua orang lain yang di tanah Papua ini yang terbunuh dan yang sedang terluka nuraninya.

Kami merindukan seorang gembala yang berada di tempat yang paling depan untuk bertindak menyelamatkan Umat Tuhan, seperti yang telah ditunjukkan oleh almahrum Uskup Herman M. Munninghoff, OFM dan almarhum Uskup John Philip Saklil, Pr.

Mereka telah mengangkat realitas penderitaan hidup umat Tuhan di Tanah Papua ini. Tetapi kini, rasanya seakan-akan semangat perjuangan mereka hilang terkubur bersama jasad mereka yang kaku di dalam liang lahat.

Di manakah suara para Pemimpin kami saat ini untuk menyikapi tragedi kemanusiaan di Bumi Cenderawasih ini

7. Bagi pemerintah Indonesia dan Investor

Camkanlah bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan. Pemilik Tanah Papua adalah Orang Asli Papua yang juga sekaligus adalah ahli warisnya.

Tanah ini, sudah dibagi secara jelas kepada pemiliknya, yakni Tujuh Wilayah Adat, masing-masing Lapago, Meepago, Ha Anim, Bomberay, Domberay, Sairery dan Mamta.

8. Bagi kelompok rawan pemicu konflik horisontal: Nusantara, KNPB, Barisan Merah Putih, Bintang Kejora, Pro NKRI dan Pro Papua Merdeka di seluruh tanah Papua. 

Kita semua adalah insan yang beriman kepada Tuhan yang Mahaesa dan manusia yang adil dan beradab. Marilah kita menyelesaikan semua masalah di tanah Papua dengan cara-cara yang bermartabat.

Camkanlah bahwa ada perbedaan ideologi dan pendapat, tetapi baiklah kita duduk bersama dalam suasana saling menghargai dan menghormati untuk mencari solusi yang tepat demi ketenteraman dan kedamaian di tanah Papua ini.

9. Bagi para Kepala Daerah se-Papua

Kami sangat mendukung dan mendoakan saudara dalam memimpin pemerintahan di tanah Papua ini.

Saudara adalah titipan Tuhan untuk memimpin semua manusia, warga masyarakat di tanah Papua agar hidup berdampingan secara damai, adil, dan sejahtera.

Lihatlah dengan mata iman semua realitas di atas tanah ini! Pimpinlah negeri ini secara independen dan mandiri berdasarkan nurani yang tulus tanpa cacat intervensi dan intimidasi dari siapapun.

Yang hanya akan merusakkan kestabilan, ketentraman, kedamaian, dan keadilan di atas wilayah pemerintahan yang saudara pimpin.

Kami juga meminta perhatian yang khusus untuk pembinaan bagi aparat Pemerintahan setempat dan petugas-petugas lapangan supaya ada dedikasi kepemimpinan dan pengabdian supaya ada semangat pelayanan yang bertanggung jawab, yang tulus, dan ikhlas bagi masyarakat demi keselamatan dan kesejahteraan masyarakat banyak.

10. Bagi pengambil kebijakan migrasi.

Kepada Pemerintahan Pusat dan Daerah, kami berharap sambil mengingatkan apa yang telah kami katakan di atas, bahwa tanah Papua bukanlah tanah kosong dan tak bertuan.

Karena itu, mesti ada kebijakan yang jelas mengenai migrasi. Entah ada upaya pembatasan atau malah dihentikan arus migrasi yang selama ini terjadi secara terstruktur maupun tidak terstruktur ke tanah Papua.

Upaya ini harus dibuat untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi relasi yang semakin renggang dan tegang antara pendatang dan OAP.

Sekaligus meminimalisir gesekan-gesekan sosial yang berakibat pada tertekan dan tersingkirnya OAP di atas tanah leluhurnya sendiri.*

*Baca seruan para Pastor Katolik se-Papua selengkapnya DI SINI

Share:
Komentar

Berita Terkini